BANDAR LAMPUNG – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS, kembali menggelorakan perjuangan nasib insan pers.
Dia menegaskan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk serius memperjuangkan nasib dan kesejahteraan para wartawan, demi mewujudkan pers yang bersih, berintegritas, dan mampu menekan angka praktik pemerasan yang kerap mencoreng nama baik profesi.
Dalam pernyataan tegasnya yang disampaikan di Sekretariat Bersama DPP PWDPI, pada Kamis (14/5/2026), M. Nurullah RS menyoroti posisi strategis pers sebagai salah satu pilar utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun diperlakukan sangat berbeda dibandingkan pilar negara lainnya maupun profesi pengabdian masyarakat lainnya.
“Perlu kita sadari bersama, dalam sistem demokrasi kita, negara ini berdiri di atas empat pilar utama kekuasaan, yakni Badan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Pers. Namun ada fakta pahit yang harus diungkap: hanya Perslah pilar negara yang tidak mendapatkan gaji, tidak dijamin kesejahteraannya, dan seolah tidak dipikirkan nasibnya oleh pemerintah. Ketiga pilar lainnya hidup terjamin, fasilitas lengkap, namun Pers harus berjuang sendiri membiayai keberlangsungannya demi menjaga negara ini,” tegas M. Nurullah RS dengan nada berapi-api.
Ia kemudian membandingkan dengan profesi lain yang selama ini dikenal sebagai pengabdi masyarakat, guna menegaskan betapa beratnya beban yang dipikul wartawan tanpa imbalan yang setimpal.
“Saat ini, hanya Perslah profesi yang benar-benar independen, mandiri, dan berhak menyandang gelar ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’. Mengapa saya katakan demikian? Coba kita lihat profesi guru: saat ini guru PNS bukan lagi pahlawan tanpa tanda jasa, karena mereka sudah memiliki gaji yang cukup selama 12 bulan, ditambah gaji ke-13 dan ke-14, serta tunjangan sertifikasi yang sangat layak. Bahkan guru yang bertugas di sekolah swastapun saat ini sudah mendapatkan kepastian gaji bulanan dan tunjangan sertifikasi dari negara. Jadi, sebutan pahlawan tanpa tanda jasa itu kini sudah tidak lagi pas disematkan kepada mereka, karena kesejahteraan mereka sudah sangat diperhatikan negara,” jelas Nurullah panjang lebar.
Berbeda dengan profesi lainnya, lanjut Nurullah, nasib insan pers masih jauh dari kata sejahtera. “Pers bisa bekerja dua kali 24 jam, siang malam tak kenal lelah, turun ke hutan naik ke gunung demi menyajikan informasi dan mengawasi jalannya pemerintahan, namun fakta pahitnya: tidak ada satu rupiah pun gaji atau tunjangan yang diterima dari negara. Kami bekerja sepenuhnya atas dasar panggilan tanggung jawab sosial dan kewajiban menjaga hak publik untuk mengetahui,” tambahnya.
Lebih jauh, Nurullah menegaskan betapa vitalnya peran pers bagi eksistensi bangsa. Ia menyebut pers sebagai “Ratu Dunia” dan media adalah “Jendela Dunia”. Tanpa keberadaan pers yang aktif, kritis, dan mandiri, dunia akan terasa gelap karena ketiadaan informasi yang benar. Demikian pula halnya dengan pembangunan negara; tanpa pers yang mengawasi dan menyebarluaskan informasi, laju kemajuan bangsa dipastikan akan berjalan lambat, tidak terkontrol, dan jauh tertinggal dari negara lain.
“Demi mendukung negara demokrasi yang bersih, jujur, dan adil, atau yang sering kita sebut JURDIL, sudah saatnya nasib insan pers dan kesejahteraannya benar-benar diperhatikan. Kita harus sadar satu hal penting: Pers itu juga manusia, bukan malaikat. Kami juga punya anak dan istri yang harus dinafkahi, kami punya keluarga yang harus ditanggung hidupnya, serta memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap masyarakat maupun negara. Tidak mungkin kami diharapkan menjaga kebenaran dan keadilan, namun kebutuhan dasar kami saja tidak terjamin,” tegasnya dengan nada penuh haru.
“Pers adalah garda terdepan pengawas pembangunan, mitra sekaligus pengontrol jalannya pemerintahan. Tidak berlebihan jika saya selaku Ketua Umum DPP PWDPI bertekad akan selalu berada di barisan paling depan untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan seluruh kaum jurnalis di tanah air.
