VIRAL NUSANTARA.Com
Bandar Lampung – Kepala Perwakilan Wilayah Diksiber Lampung, Mika PrathamaA.Md, mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik S. Deyang kini resmi ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang terseret dugaan korupsi praktik jual beli izin pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mika menilai pergantian itu langkah tegas presiden menyusul mencuatnya berbagai persoalan di tubuh BGN. Mulai dari dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, hingga isu praktik jual beli izin dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kamis 4/6/2026.
“Kami dari Diksiber Lampung sebagai Media sebagai insan Pers yang fokus padal dan edukasi dan literasi digital, sekaligus mitra kontrol sosial, menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan lemahnya tata kelola di BGN sebelumnya. Ini mencederai semangat Program MBG yang seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Jangan sampai program strategis nasional justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu,” tegas Mika, Rabu 4/6/2026.
“Ia mendesak pimpinan baru BGN segera melakukan pembenahan total dan merombak sistem kerja agar praktik korupsi tidak terulang. Menurutnya, proses verifikasi dan seleksi SPPG ke depan harus dilakukan terbuka, akuntabel, dan profesional untuk menutup ruang pungutan liar.
“Pimpinan BGN harus lebih hati-hati dan tegas. MBG adalah program nasional yang menyangkut pemenuhan gizi dan masa depan generasi bangsa. Tidak ada ruang untuk main-main,” ujarnya.
Mika juga mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo yang langsung mengevaluasi dan mengeksekusi kepemimpinan BGN. Langkah itu dinilainya menjadi sinyal kuat bahwa Program MBG wajib dikelola secara serius, ketat, bersih, dan profesional karena menyangkut hajat hidup masyarakat.
Selain pembenahan internal, ia mengingatkan BGN untuk memperketat keamanan pangan dan standardisasi mutu agar makanan yang disajikan higienis dan sesuai standar gizi. Hal itu penting untuk mencegah kasus keracunan yang belakangan kerap terjadi di sejumlah daerah. Manajemen SPPG juga harus diperketat, mulai dari survei harga pasar hingga spesifikasi bahan pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.
“Tidak kalah penting, rantai pasok pangan harus transparan dan berpihak pada petani serta UMKM lokal. Mulai dari sayur, ikan, daging, hingga buah. Ini langkah nyata untuk keadilan ekonomi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Mika Prathama.(Investigasi™)
