Bandar Lampung,– Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026 dinilai tidak cukup dimaknai sebagai agenda seremonial tahunan. Di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang masih dihadapi masyarakat, nilai-nilai Pancasila dinilai harus kembali diwujudkan dalam kebijakan dan praktik penyelenggaraan negara.
Hal tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat–Advokasi Bela Rakyat (YLHBR-ABR) Lampung dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini.
Ketua DPW YLHBR-ABR Lampung, Adit Gumilang, S.H., mengatakan bahwa Pancasila sejak awal dirumuskan sebagai dasar negara yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, pemaknaan terhadap Pancasila tidak boleh berhenti pada aspek simbolik semata, melainkan harus diwujudkan dalam keberpihakan terhadap masyarakat yang masih menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan.
“Pancasila bukan ideologi yang netral terhadap ketidakadilan. Sejak awal kelahirannya, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara yang menjamin pembebasan rakyat dari kemiskinan, penindasan, dan ketimpangan sosial. Karena itu, mengamalkan Pancasila berarti berdiri bersama rakyat yang hak-haknya masih terabaikan dan memperjuangkan keadilan sosial sebagai tujuan utama kehidupan berbangsa,” kata Adit Gumilang, Senin (1/6/2026).
Adit menjelaskan, gagasan yang disampaikan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dalam pidato 1 Juni 1945 tidak hanya berbicara mengenai kemerdekaan politik, tetapi juga tentang pentingnya mewujudkan kemerdekaan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, semangat tersebut masih relevan untuk menjawab berbagai persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat, mulai dari ketimpangan ekonomi, konflik agraria, hingga masih terbatasnya akses masyarakat terhadap keadilan hukum.
“Bung Karno tidak pernah menghendaki Indonesia menjadi bangsa yang membiarkan kekayaan hanya berputar di tangan segelintir orang. Pancasila mengandung semangat gotong royong dan keadilan sosial yang menuntut negara hadir untuk melindungi rakyat, mengurangi kesenjangan, dan memastikan setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas kesejahteraan, pendidikan, dan keadilan,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang bantuan hukum, pendidikan, dan advokasi sosial, YLHBR-ABR Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum.
Sementara itu, Ketua Umum DPP YLHBR-ABR Indonesia, *Dr. (c) Hermawan, S.H.I., M.H., C.M., SHEL*, menegaskan bahwa Pancasila harus terus dijaga sebagai ideologi yang hidup dan mampu menjawab persoalan rakyat.
Menurut Hermawan, nilai-nilai Pancasila lahir dari perjuangan bangsa Indonesia melawan berbagai bentuk penjajahan dan penindasan sehingga semangat tersebut harus tetap menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.
“Pancasila lahir dari pergulatan sejarah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan. Karena itu, Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol yang diperingati setiap tahun, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, menjamin keadilan hukum, serta melindungi kelompok-kelompok yang lemah,” katanya.
Ia menambahkan, YLHBR-ABR Indonesia akan terus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan utama dalam menjalankan program advokasi, bantuan hukum, dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat.
“Kami meyakini bahwa hukum harus menjadi alat untuk menghadirkan keadilan sosial. Membela masyarakat yang tertindas, memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara, dan mengawal tegaknya supremasi hukum merupakan bagian dari pengamalan nyata nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.
Melalui momentum Hari Lahir Pancasila, YLHBR-ABR Lampung mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak hanya menghafal nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurut organisasi tersebut, cita-cita keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila masih menjadi pekerjaan besar yang harus terus diperjuangkan bersama demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, setara, dan bermartabat,(Red).
