PESTA “MEGAPON” AKHIR TAHUN SEKRETARIAT DPRD LAMPURA ANGGARKAN Rp. 540 JUTA UNTUK BELANJA SEWA SOUND SISTEM
Lampung Utara,—-Di saat tata kelola fiskal daerah dituntut presisi dan cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan, Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara justru mempertontonkan anomali penganggaran yang mencolok. Tanpa keraguan, dana segar sebesar Rp. 540 juta dialokasikan hanya untuk satu urusan yang jauh dari kata mendesak, yakni “Belanja Sewa Peralatan Studio Audio” berupa sewa sound system. Menggelontorkan anggaran lebih dari setengah miliar rupiah hanya untuk sewa perangkat tata suara di tengah terbatasnya kemampuan APBD jelas-jelas menabrak Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran dan penghematan belanja operasional pemerintah yang berulang kali ditegaskan oleh Pemerintah Pusat.
Porsi anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialihkan untuk menyokong sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan publik, seperti perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, pembenahan fasilitas sarana pendidikan, hingga peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Memaksakan belanja sewa sound system ratusan juta rupiah memperlihatkan sikap tidak peka (unempathetic) serta menegaskan hadirnya ketimpangan prioritas anggaran, di mana kenyamanan operasional birokrasi lebih didahulukan ketimbang pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Lampung Utara.
Ironisnya, besarnya angka sewa sound sistem berbanding lurus dengan pekatnya. ketertutupan informasii, pada lembar Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) uraian maupun spesifikasi pekerjaan secara dogmatis hanya ditulis singkat: “Sewa Sound Sistem”. Publik sama sekali tidak diberi tahu berapa watt kapasitasnya, apa merek perangkatnya, berapa unit yang disewa, apa standar kualifikasi teknis perangkat audio, apa syarat kelayakan operasional, bagaimana Kerangka Acuan Kerja (KAK) hingga untuk mendukung gelaran megah apa anggaran setengah miliar itu dihabiskan. Praktik “beli kucing dalam karung” ini bukan sekadar kelalaian administratif biasa, melainkan pengabaian nyata terhadap, Siaran Pers LKPP No. 1/SP-Ses.3/1/2025 dan Perpres No. 12 Tahun 2021 yang mewajibkan transparansi RUP. Ketika rakyat dihalangi untuk tahu rincian barang yang dibeli dengan uang pajak mereka, maka asas akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah secara vulgar telah diruntuhkan. Sekretariat DPRD Kab. Lampung Utara telah memangkas hak konstitusional masyarakat untuk mengawasi aliran anggaran negara.
Kejanggalan makin tajam tatkala menelisik metode pemilihan yang mencantumkan: klausul “Dikecualikan”. Ini adalah aksi penyelundupan hukum yang sangat berani, karena merujuk Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2021, jasa sewa sound system adalah kategori komoditas umum di pasar terbuka bukan barang tarif pemerintah yang berhak mendapat keistimewaan status “Dikecualikan” dan sama sekali tidak memenuhi kriteria Pengadaan Barang Jasa Dikecualikan. Penggunaan label ajaib label “Dikecualikan” tanpa dasar hukum yang sah diduga kuat sengaja digunakan sebagai modus operandi untuk menghindari prosedur baku tender/lelang terbuka maupun mekanisme e-purchasing melalui E-Katalog.
Dengan merekayasa metode pemilihan menjadi dikecualikan, Pejabat Pengadaan /PPK Sekretariat DPRD Lampung Utara diduga kuat memiliki keleluasaan penuh untuk melakukan penunjukan langsung secara tertutup tanpa pengawasan publik. Praktik penyelundupan hukum ini berpotensi besar menghilangkan iklim kompetisi yang sehat dan menciptakan celah karpet merah penunjukan vendor “binaan” secara tidak sah. Implikasi dari manipulasi skema pengadaan ini tidak hanya mencederai tata kelola good governance (pemerintahan yang bersih), tetapi juga mengarah pada Persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa antara PP dan PPK dengan penyedia serta persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila pengadaan jasa sewa bernilai lebih dari setengah miliar rupiah ini tetap dipaksakan berjalan tanpa proses lelang resmi atau penetapan HPS yang transparan, maka seluruh proses pengadaan ini batal demi hukum dan patut diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan daerah.
Garis akhir dari lakon pengadaan ini makin satire saat melihat tanggal di umumkan Paket, yakni 09 Oktober 2026. Mengumumkan paket sewa di kuartal IV berarti perangkat tata suara tersebut praktis hanya akan digunakan selama kurang lebih tiga bulan menjelang tutup anggaran Desember. Bila dikalkulasi secara sederhana, menyewa sound system seharga Rp. 540 juta untuk masa pakai kurang dari 90 hari sama saja dengan membakar uang daerah sebesar Rp. 180 juta per bulan atau lebih dari Rp. 6 juta per hari. Sebuah rasio biaya (cost-benefit ratio) yang sangat tidak masuk akal sehat, fenomena bakar anggaran’ (year-end budget burning) di penghujung tahun ini memberi kesan kuat bahwa proyek kejar tayang tersebut dibuat bukan karena kebutuhan riil birokrasi, melainkan sekadar formalitas ugal-ugalan untuk menghabiskan sisa sisa pagu anggaran daerah sebelum kalender tahun berganti.
Kondisi serba janggal ini menuntut pertanggungjawaban serius dan tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja sebagai rutinitas tutup buku anggaran. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Daerah bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Aparat Penegak Hukum (APH)-baik Kejaksaan maupun Kepolisian didesak untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap paket pengadaan sewa ini. Pemeriksaan intensif perlu ditujukan pada proses penyusunan HPS, penetapan metode pemilihan “Dikecualikan” yang berbau tender evasion, hingga penelusuran alur penunjukan vendor penyedia demi mengusut tuntas potensi kerugian negara maupun tindak pidana korupsi di balik panggung Sekretariat DPRD Lampung Utara, ( tim liputan Investigasi ).
