MENGGALA — Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, dilaporkan belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan publik mengenai dugaan pengadaan dan penyewaan kendaraan dinas bagi pimpinan daerah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan pada Jumat (20/11/2026), upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan singkat WhatsApp belum mendapatkan respons hingga berita ini disusun
.
Polemik ini mencuat menyusul beredarnya rincian alokasi anggaran transportasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang yang dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah.
Rincian Anggaran dan Keberadaan Fisik Kendaraan
Berdasarkan informasi yang berkembang, dugaan alokasi anggaran kendaraan dinas tersebut terbagi dalam beberapa pos dengan nilai mencapai miliaran rupiah, meliputi:
- Pengadaan Mobil Dinas Bupati: Rp2.639.000.000
- Pengadaan Mobil Dinas Wakil Bupati: Rp1.127.841.250
- Sewa Kendaraan Dinas: Rp638.960.400
Selain besaran anggaran, sejumlah warga dan pemerhati kebijakan daerah turut menyoroti aspek pemanfaatan aset. Menurut pantauan warga setempat, kendaraan dinas yang diduga telah diserahterimakan sejak Januari 2026 tersebut dikabarkan tidak pernah terlihat beroperasi dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
“Di saat masyarakat diminta berhemat dan pemerintah pusat maupun daerah menggaungkan efisiensi anggaran, munculnya indikasi belanja serta sewa mobil dinas justru dinilai menyakiti hati rakyat,” ujar salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hingga saat ini, pihak Pemkab Tulang Bawang belum merilis penjelasan rinci mengenai spesifikasi kendaraan, dasar hukum pengadaan, maupun peruntukan unit yang dimaksud.
Rangkaian Tuntutan Aksi Massa Gempita
Sorotan terhadap anggaran kendaraan dinas ini merupakan bagian dari gelombang kritik yang sebelumnya disuarakan oleh Gerakan Masyarakat Peduli Tulang Bawang (Gempita). Pada Rabu (18/11/2026), aliansi yang dikomandoi koordinator lapangan Andika menggelar aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar seribuan massa.
Dalam pernyataan sikapnya, Gempita melayangkan ultimatum kepada DPRD Tulang Bawang terkait permohonan pemberhentian jabatan bupati, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang mengusut dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan BBM subsidi, serta merangkum 11 persoalan krusial daerah ke dalam beberapa klaster utama:
- Tata Kelola BUMD dan Anggaran Kendaraan
Gempita mempertanyakan sikap Bupati Qudrotul Ikhwan yang dinilai belum menonaktifkan Direktur BUMD Tulang Bawang meski telah berstatus tersangka dalam kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice) oleh Kejari setempat. Selain itu, aliansi ini mengecam pengadaan dua unit mobil dinas senilai total Rp3,76 miliar yang dianggap tidak selaras dengan kebijakan efisiensi serta dipertanyakan keberadaan fisiknya - Konflik Agraria dan Hak Plasma
Aliansi menilai pemerintah daerah kurang responsif terhadap sejumlah sengketa lahan di Tulang Bawang, antara lain:
- Konflik lahan dan penggusuran kebun sawit warga di Gedung Meneng yang melibatkan PT Indo Lampung Perkasa (PT ILP) / PT Sugar Group Companies (PT SGC).
- Sengketa lahan RTSP antara Kelompok Tani Harapan Makmur di Kampung Tri Rejo Mulyo, Kecamatan Penawar Tama, dengan PT Sumber Indah Perkasa (SIP).
-Tuntutan penyelesaian hak masyarakat atas tanah umbul di empat kecamatan (Gedung Meneng, Gedung Aji, Dente Teladas, dan Menggala) serta realisasi kewajiban kebun plasma 20 persen melalui pembentukan tim verifikasi dan penerbitan SK penerima hak.
- Prioritas Anggaran, Infrastruktur, dan Aset Daerah
Gempita mengkritik kebijakan anggaran yang dianggap mengabaikan kebutuhan mendesak masyarakat. Mereka menyoroti kondisi jalan lingkungan di sekitar perkantoran Pemkab Tulang Bawang dan Kota Menggala yang rusak, sementara pemda mengalokasikan dana hibah renovasi bangunan kantor Kejari Menggala sebesar Rp511 juta serta proyek pemeliharaan jalan senilai Rp14 miliar di Rengas Cendung, Menggala, yang diminta untuk segera diaudit.
“Di sektor aset daerah, kami mengkritik kebijakan penghibahan aset eks Universitas Megow Pak yang dibarengi dengan kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp43 miliar, serta terbengkalainya fasilitas SPBU milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya yang mengalami kerusakan tanpa upaya perbaikan signifikan selama hampir empat tahun kepemimpinan bupati,” kata Andika dalam keterangannya.
Desakan Audit Pemerintah Pusat dan APH
Sebagai penutup pernyataan sikapnya, Gempita memohon perhatian Presiden Prabowo Subianto serta lembaga penegak hukum tingkat nasional—meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI—untuk turun tangan melakukan penyelidikan, audit, dan evaluasi menyeluruh atas tata kelola pemerintahan dan kebijakan anggaran di Kabupaten Tulang Bawang, ( Tim Media ).
