
Lampung:–Mediaviralnusantara.com– Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 kembali menyisakan catatan kritis. Meskipun Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK tetap mencatat sejumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kelemahan sistem pengendalian intern pada belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berulangnya temuan administratif maupun indikasi kelebihan bayar dan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan setiap tahun memicu pertanyaan serius dari masyarakat sipil dan pengamat kebijakan publik: di mana letak fungsi dan tugas Inspektorat Provinsi Lampung sebagai garda terdepan pengawasan internal?.
Peran Krusial Inspektorat yang Dipertanyakan
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Provinsi Lampung memiliki mandat utama membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah sebelum diaudit oleh pihak eksternal seperti BPK Perwakilan Provinsi Lampung.
Secara normatif, Inspektorat menjalankan fungsi vital yang meliputi:
- Deteksi dini dan pencegahan (early warning system). Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan anggaran di seluruh OPD guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
- Reviu laporan keuangan. Memastikan keandalan dan kepatuhan LKPD sebelum diserahkan kepada BPK, sehingga celah kesalahan pencatatan atau ketidaksesuaian regulasi seharusnya sudah tersaring di tingkat internal.
- Pengawalan tindak lanjut rekomendasi. Memastikan setiap rekomendasi BPK pada tahun-tahun sebelumnya benar-benar dituntaskan oleh OPD terkait agar kesalahan yang sama tidak terus berulang.
Tuntutan Penguatan Pengawasan Internal
Munculnya temuan BPK pada tahun anggaran 2025 yang bahkan turut disoroti oleh DPRD Provinsi Lampung melalui rekomendasi penguatan peran APIP mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan internal belum berjalan secara maksimal.
Publik menilai, Inspektorat tidak cukup hanya bertindak sebagai “pemadam kebakaran” yang baru bergerak menagih pengembalian kerugian daerah setelah temuan BPK dirilis ke publik.
Diperlukan langkah konkret dari pimpinan daerah untuk memperkuat independensi, kapasitas sumber daya manusia auditor, serta kewenangan Inspektorat agar fungsi pengawasan preventif benar-benar efektif menjaga akuntabilitas uang rakyat di Provinsi Lampung. (red)
