
Lampung: –Mediaviralnusantara.com– LSM JERAT menyoroti kinerja pengawasan internal Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Inspektur Provinsi Lampung, Dra. Bayana, M.Si., CGCAE. Publik mendesak adanya transparansi dan ketegasan terkait tindak lanjut atas berbagai hasil temuan pemeriksaan maupun pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Provinsi Lampung.
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat memegang peran vital dalam menjaga akuntabilitas tata kelola birokrasi, mencegah praktik korupsi, serta memastikan setiap laporan dugaan pelanggaran diproses secara objektif.
Namun, sejumlah persoalan yang mencuat ke ruang publik memunculkan tanda tanya besar mengenai sejauh mana efektivitas dan independensi fungsi pengawasan tersebut dijalankan.
Pendiri LSM JERAT, Sandi, menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pengawas sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan kepastian sanksi.
“Inspektorat adalah garda terdepan penegakan integritas di lingkungan pemerintah daerah. Ketika muncul berbagai temuan pemeriksaan maupun pengaduan dari masyarakat dan internal ASN, publik berhak mengetahui sejauh mana proses penanganannya berjalan. Jangan sampai proses pendalaman terkesan berlarut-larut tanpa kejelasan hasil,” ujar Sandi dalam keterangannya di Bandar Lampung.
Berdasarkan catatan dan pemantauan publik, setidaknya terdapat beberapa poin krusial yang perlu segera dijawab secara terbuka oleh Inspektur Provinsi Lampung:
- Kejelasan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Internal: Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai mekanisme dan perkembangan penanganan laporan dugaan pelanggaran disiplin maupun penyalahgunaan wewenang di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Transparansi diperlukan agar tidak muncul anggapan adanya tebang pilih atau perlindungan terhadap pihak tertentu.
- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan: Publik mempertanyakan efektivitas pemantauan atas rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari audit internal APIP maupun temuan lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Itjen Kemendagri.
- Komitmen Zona Integritas dan Pencegahan Korupsi: Upaya pembangunan Zona Integritas dan kampanye anti-gratifikasi yang kerap disosialisasikan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dalam menindak setiap penyimpangan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Atas dasar hal tersebut, LSM JERAT menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Inspektorat Provinsi Lampung:
- Membuka Informasi Publik: Menyampaikan secara berkala kepada publik mengenai rekapitulasi status penanganan pengaduan masyarakat dan progres penyelesaian temuan audit sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
- Menjamin Independensi Pemeriksaan: Memastikan setiap proses audit investigatif dan pemeriksaan khusus dilakukan secara profesional, bebas dari intervensi politik maupun konflik kepentingan.
- Evaluasi Kinerja Pengawasan: Meminta Gubernur Lampung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengawasan internal apabila ditemukan lambannya penanganan laporan yang merugikan kepentingan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Integritas seorang Inspektur diuji bukan dari seberapa sering sosialisasi dilakukan, melainkan dari keberanian dan ketegasan dalam menuntaskan setiap temuan serta pengaduan secara adil dan transparan,” tutupnya. (red)
