Bandar Lampung, ( Media Viral Nusantara.Com ),–Di tengah-tengah situasi keuangan negara,yang kerap melakukan efesiensi anggaran, Dinas sosial prov Lampung, seolah- olah trus berlomba mengadakan kegiatan yang menurut LSM L@pakk Lampung adalah kegiatan tahunan, Diduga arah tujuan kegiatan tidak jelas, baik kebijakan kegiatan entah ke mana arahnya, yang mana kita berharap, untuk kesejahteraan rakyat sangat jauh dari harapan.
“Laporan kegiatan anggaran belanja barang untuk bantuan yang harus nya di serahkan kepada masyarakat” Yaitu pembelian, mesin Gerinda, Mesin Las, dan Peralatan Las, Mesin Stem Motor dan Peralatannya ini senilai Rp 442.285.500025.Kelompok mana penerima tidak jelas, berapa kelompok penerima tidak jelas, kita ambil contoh cucian motor yang menggunakan mesin stem biasa sudah hampir jarang terlihat, sementara tiap tahun selalu ada anggaran pembelian, ujar Nova ketua LSM L@pakk, kepada awak media.
“Kalau kita mengacu kepada kegiatan Dinas Sosial dalam kurun waktu tiga tahun ini seharusnya sudah banyak kegiatan stem motor. Namun kenyataan jarang sekali ini yang menjadi dasar kegiatan ini tidak jelas.
Kemudian kegiatan “belanja barang untuk bantuan yang diserahkan kepada masyarakat” di tahun 2025 ini dengan nilai Rp 361.106.000. Untuk pembelian bantuan kursi roda, tingkat kaki tiga dan tongkat truk. Inipun sama kegiatan. Setiap tahun ada penerimanya yang tidak jelas ketika pihak Dinas sosial prov Lampung mengatakan penerima jelas ?, Lalu kita minta baik kelompok atau orang penerima kegiatan itu, dalam kurun waktu tiga tahun ini dimana, tolong tunjukkan agar tidak menjadi dugaan fiktif, yang merugikan keuangan Negara dalam jumlah besar ?..
Kemudian anggaran tahun 2025 pada pos anggaran swakelola ada kegiatan “belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp 13.701.138.000. Inipun kegiatan yang rentan terjadi penyelewengan seperti, laporan mark up untuk jumlah tenaga dan biaya yang dikeluarkan.
Dalam hal ini kami dari LSM L@pakk Lampung, Selaku ketua umum,( Nova Handra), meminta gubernur Lampung, mengevaluasi kinerja kepala Dinas Sosial Prov Lampung, dan infektorat prov Lampung mengaudit kegiatan Dinas sosial tiga tahun Belakangan ini, ujar Nova.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas sosial prov Lampung, Belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan marp up anggaran tersebut, baik terhadap ketum LSM lapak Nova Handra atau pun kepada awak media, (*).
